Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Aceh

Pelajari Perdamaian Aceh, King Prajadhipok's Institute Thailand Kunjungi DPRA

Pemerintahan Senin, 10 September 2018 - Oleh opt4

Banda Aceh - Delegasi King Prajadhipok's Institute Thailand berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka Aceh Peace Process Success and Success Factors atau Proses Perdamaian Aceh dan Faktor Sukses. DPRA menerima kunjungan delegasi Thailand itu di Gedung Utama DPRA, Senin (10/09/2018).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Azhari dengan tujuan melakukan dialog tentang perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia.

Azhari dalam sambutannya mengatakan bahwa Aceh telah mengalami konflik bersenjata selama 30 tahun sejak 1976 sampai dengan 2005. Perdamaian Aceh yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005, menjadi tolak ukur Aceh sekarang dan selalu diperingati setiap tahun sebagai Hari Damai Aceh.

Setelah terjadi proses perjanjian MoU Helsinki, lanjut Azhari, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh atau juga disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Aceh diberikan kewenangan mengurus urusan Pemerintahan di semua sektor kecuali urusan Pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, fiskal dan moneter, keamanan, yustisi dan urusan tertentu dalam Agama.

Ia menjelaskan, UUPA telah melahirkan beberapa produk hukum baru terkait pendapatan seperti Otonomi khusus yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 20 tahun sebesar 2% dari DAU Nasional dari tahun 2008 sampai dengan 2022 dan 1% dari tahun 2003 sampai dengan 2028. Selanjutnya terdapat juga dana bagi hasil minyak dan gasumi sebesar 55% dari pertambangan minyak dan 40% dari pertambangan gas bumi yang ada di Aceh tercantum dalam UUPA.

"Untuk berhasilnya proses perundingan yang harus diingat dan dipahami setiap kausul yang di ajukan harus benar-benar dapat diterapkan dilapangan dan telah menghasilkan beberapa solusi di antaranya bidang politik telah menghasilkan solusi otonomi hhusus, bidang ekonomi menghasilkan bagi hasil minyak dan gas, bidang agama menghasilkan penerapan syariat islam, bidang militer ada pemusnahan senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bidang pemerintahan menghasilkan partai lokal dan independen bisa ikut serta dalam Pilkada Aceh, bidang kesejahteraan GAM telah menghasilkan solusi negosiasi atau Badan Reintegrasi Aceh (BRA)," urai Azhari.(jl/fd)

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 19 Sep 2018 21:49:15