Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Aceh

Atasi Kurangnya Data, Pemerintah Aceh Optimis dengan Program SIAT

Pemerintahan Rabu, 06 Juni 2018 - Oleh opt4

Banda Aceh - Kita berharap lokakarya ini bisa menjadi trigger untuk mendorong suksesnya implementasi Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) di Pemerintahan Aceh, sehingga pembangunan berjalan lebih terpadu, terintegrasi, transparan, efislen dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya sekaligus membuka acara Lokakarya Wawasan Satu Data Untuk program Aceh SIAT di Hotel Hermes Palace, Rabu (06/06/2018).

Menurut Nova salah satu hambatan yang dialami dalam menjalankan program pembangunan Aceh selama ini adalah ketersediaan data yang masih lemah. Kondisi itu sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, karena dapat membuat sistem perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan menjadi tersendat, akibatnya, tidak jarang target-target pembangunan meleset dari perkiraan dari data yang salah.

"Inipula yang membuat kita sulit menjalankan program tepat sasaran, termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan" jelasnya.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, ungkap Wagub kita harus dapat menerapkan teknologi informasi yang mampu menyediakan kebutuhan data secara cepat, realtime, terpadu, terintegrasi dan Up to date.

Hadirnya program SIAT pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan pusat data, sehingga prinsip evidence based planning (perencanaan berdasarkan bukti) dapat dilaksanakan di semua tingkatan. Nova menambahkan dalam bahasa sederhananya, program Aceh SIAT ini terdiri dari 3 (tiga) kata kunci, yaitu integrasi sistim informasi, satu data, dan keterbukaan infomasi publik.

"Jika ketiga sistem ini dapat berjalan di Aceh, niscaya kinerja Pemerintah akan lebih meningkat, sehingga upaya kita untuk mencapai target-target pembangunan iebih mudah diraih" katanya.

Ditempat yang sama Ketua Pengarah SIAT Drs. Bakhtiar mengatakan lokakarya ini bertemakan wawasan satu data untuk pembangunan program SIAT.

Pemilihan tema tersebut didasari oleh permasalahan yang terjadi di pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah Aceh, rendahnya kualitas perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan karena tidak ditopang oleh ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.

"Banyak kasus terjadinya tumpang tindih, tidak tepat sasaran, tidak terakomodasinya kebutuhan" jelasnya. Ia menambahkan hal ini terjadi bukan hanya di level provinsi namun terjadi di berbagai tingkatan baik perencanaan pembangunan, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, unit layanan dan pemerintah desa.

Acara itu berlangsung tanggal 6 sampai 7 Juni 2018, diikuti oleh 247 peserta dari  47 SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, sedangkan nara sumber menghadirkan Anggit Prasidha dari Kantor Sekretariat Pemerintah (KSP), Dinita Andriani dan Astrid Kartika dari Kedutaan Besar Australia DFAT dan Abdul Aziz dari KOMPAK (fd/ri-jf)

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 19 Aug 2018 10:06:14