Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Aceh

KOTA SUBULUSSALAM YANG PERTAMA LAKUKAN PROGRAM KSWP DI PROVINSI ACEH

IPTEK & Sains Senin, 19 Maret 2018 - Oleh opt4

Subulussalam - Kepala SKPK dan Sekretaris dalam Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam menghadiri peresmian Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) DPMP2SP oleh Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Damhuri, SP. MM, bertempat di Aula LPSE , senin (19/3).

Menurut Kepala Pajak Pratama Kota Subulussalam Raden Herwin Rizana, KSWP adalah aplikasi berbasis web yang dijalankan di DPMP2SP Kota Subulussalam untuk memastikan bahwa pemohon izin telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah menyerahkan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut-turut, pungkasnya.

KSWP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang wajib dilaksanakan. Terkait pelaksananaannya di daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 11 tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam implementasi permendagri tersebut, Walikota Subulussalam juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam. Dengan diterbitkannnya Perwako tersebut menjadi dasar bagi dinas tersebut untuk melasanakan KSWP, ungkap Raden.

Raden Herwin sangat apresisasi kepada Pemko Subulussalam sebagai daerah yang pertama kali mengimplementassikan KSWP di Provinsi Aceh, “ Salut dan bangga atas kerjasama yang baik antara Direktorat Pajak dengan Pemko Subulussalam, “ ucapnya.

Sementara Ir. H. Firdaus Kepala DPMP2SP Kota Subulussalam katakan bahwa program ini telah berjalan sejak 2 Januari 2018 lalu. Hal ini terlaksana atas kerjasama antara dinasnya dengan KPP Kota Subulussalam, ungkapnya.

Menurutnya, program KSWP bukan untuk mempersulit dalam pengurusan izin di dinasnya, namun semata-mata untuk menumbuhkan kesadaran bagi kita agar bisa patuh dan menjadi income daerah, ucap H. Firdaus.

Apabila pihak yang mengurus izin telah memiliki NPWP dan telah melaporkan SPT Tahunannya secara berturut-turut dalam dua tahun maka syarat tersebut telah terpenuhi, maka pengurusan izin bisa dilanjutkan namun apabila tidak maka yang bersangkutan harus mengurusnya terlebh dulu ke KPP Kota Subulussalam, tuturnya.

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Damhuri, SP. MM dalam sambutannya mengungkapkan bahwa unsur utama penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Makanya negara memiliki perhatian dan perlakuan khusus di sektor pajak, pungkasnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemko Subulussalam untuk melaporkan SPT Tahunannya tepat pada waktunya, ” Jadilah kita tauladan karena kita sebagai ASN ” , pinta Sekda.

Menurutnya, ” selain KPP Kota Subulussalam BPJS juga telah melakukan MOU dengan DPMP2ST Kota Subulussalam”.

Melalui kerjasama ini diharapkan kepada kedua instansi agar berjalan bersama dan sinergi agar tujuan yang dicapai bersama bisa terwujud, khusus kepada DPMP2ST agar komitmen dalam menjalan MOU tersebut, pintanya.

Diakhir sambutannya ia mengingatkan kepada instansi terkait lainnya, ” agar semua badan usaha yang mendapat pekerjaan di Kota Subulussalam untuk membuat NPWP Kota Subulussalam dengan tujuan pendapatan daerah dari hasil pajak bisa meningkat ”, tutur Sekda.

Sumber : subulussalamkota.go.id

 

Last Update Generator: 21 Aug 2019 00:02:14