Lembaga Keuangan di Aceh Wajib Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Ekonomi Selasa, 17 Oktober 2017 - Oleh opt4

Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman Abda, menegaskan lembaga keuangan yang beroperasi di aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Menurutnya, Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari’at islam, secara tegas telah mewajibkan hal tersebut.

"Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan qanun aceh tersebut, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota merasa perlu mendirikan jasa lembaga keuangan syari’ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari’ah yang berazaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis," jelas Sulaiman Abda usai membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) rancangan Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah di Gedung Utama DPRA, Selasa (17/10/2017).

Sulaiman menyebutkan kehadiran lembaga keuangan dirasakan sangat penting dalam membiayai permodalan  suatu bidang usaha. Kegiatan sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa keuangan, baik jasa perbankan maupun jasa non-perbankan. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan menuntut adanya perbaikan yang terus-menerus, baik dari aspek kelembagaan organisasi, regulasi maupun sumber daya manusia.

Diakui atau tidak, ungkap Sulaiman, perbankan sebagai lembaga keuangan sampai saat ini telah menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan ekonomi daerah. Hal itu terbukti dari pesatnya pertumbuhan lembaga perbankan (bank) di berbagai daerah di indonesia, baik di kota maupun di kabupaten. 

"Sehingga wajar apabila sektor perbankan menjadi sangat dominan dalam kegiatan usaha jasa keuangan di indonesia sampai saat ini. Selain sektor perbankan, penyelenggaraan jasa keuangan juga dilakukan oleh lembaga keuangan lain yang bukan bank, seperti lembaga pembiayaan, koperasi, pegadaian, pasar modal dan perusahaan asuransi," ujarnya.

Sulaiman menjelaskan, lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Indonesia sekarang bukan hanya yang bersifat konvensional saja. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah dimulai sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membolehkan praktek perbankan tanpa riba beroperasi di Indonesia.

"Pemerintah kembali menerbitkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan ditahun 2008 kembali pemerintah menyempurnakan regulasi tentang perbankan syariah dengan menerbitkan uu no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa perkembangan dan kebutuhan akan lembaga keuangan syariah telah menjadi komitmen yang tinggi dari pemerintah," jelasnya lagi.

Perlu diketahui bahwa, sejak tahun 2000, masyarakat Aceh telah menjalankan nilai-nilai syariat islam dalam kehidupan dengan lahirnya beberapa Qanun yang mengatur tata kehidupan secara islami dalam masyarakat Aceh. Hal tersebut diperkuat kembali dengan kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006.

"Di dalam UU Nomor. 11 tahun 2006, bab xxii terdapat 19 pasal yaitu pasal 154-173 yang mengatur tentang perekonomian. Di dalam bagian kedua tentang arah perekonomian disebutkan dalam ayat (1) perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan," ungkapnya.

Sulaiman menyebut kegiatan RDPU bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal 96 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tatacara pembentukan qanun, yang antara lain menyatakan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (rdpu), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi”.

"Kami menaruh harapan besar kepada bapak dan ibu yang telah memenuhi undangan kami pada rapat dengar pendapat umum (rdpu) ini, untuk dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan qanun ini," tutupnya (Rd/Am).

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 23 Nov 2017 12:02:09