Di Aceh, Laut tidak Dipunggungi, Laut adalah Etalase Rumah Kami

Pemerintahan Selasa, 17 Oktober 2017 - Oleh opt4

Aceh Barat – Di Aceh, laut tidak dipunggungi. Bagi masyarakat Bumi Serambi Mekah, Laut adalah etalase yang menjuntai sepanjang 2.666 kilometer lebih mulai dari bagian timur hingga barat-selatan Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Simposium Nasional dan Expo Perikanan dan Kelautan yang digagas oleh Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Teuku Umar, Senin (16/10/2017).

“Dalam kesempatan ini, kami ingin menjelaskan kepada Ibu Susi Pudjiastuti, bahwa di Aceh laut tidak dipunggungi. Aceh merupakan beranda depan rumah kami. Hal ini ditandai dengan keberadaan Lembaga Panglima Laot yang selalu menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan kelautan dan perikanan di Aceh,” ungkap Nova.

Wagub juga memaparkan, bahwa Aceh adalah salah satu kawasan yang memilki sumber daya kelautan sangat besar dan layak menjadi poros maritim Indonesia di wilayah barat. Tidak mengherankan jika nelayan merupakan salah satu mata pencarian utama rakyat Aceh.

Untuk diketahui bersama, ada puluhan ribu keluarga masyarakat Aceh yang hidupnya menggantungkan diri dengan usaha perikanan, dengan armada kapal mencapai 17.000 unit.

“Sebagian besar dari armada itu adalah kapal nelayan di bawah 30 Gross Ton (GT). Dengan peralatan sederhana itu, makanya hasil tangkapan ikan laut Aceh hanya berkisar 165.000 ton per tahun. Produksi itu masih di bawah potensi sumber daya perikanan yang ada di perairan laut Aceh,” sambung Wagub.

Sebagaimana diketahui, Aceh memiliki luas kawasan laut mencapai 295 ribu km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Dengan kawasan laut seluas itu, potensi perikanan Aceh diperkirakan mencapai 1,6 juta ton per tahun.

“Tapi, yang baru bisa dinikmati berkisar 10 persennya saja. Yang banyak meraup untung dalam sumber daya perikanan kita itu justru kapal-kapal asing berukuran besar yang selama ini kerap melakukan praktik illegal fishing di kawasan laut Aceh,” ujar Nova.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi ini, Pemerintah Aceh mendorong agar operasi pemburuan kapal ilegal fishing di perairan laut Aceh terus ditingkatkan. Kita juga sangat setuju dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia,” sambung Wagub.

Wagub menambahkan, selain menegakkan kedaulatan RI di wilayah perairan laut Aceh, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kenyataan bahwa Aceh masih memiliki kekurangan dalam pengembangan sektor perikanan.

“Beberapa kelemahan itu, antara lain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para nelayan kita dalam menguasai teknologi perikanan, keterbatasan dalam modal usaha, sehingga armada penangkapan tidak mampu mencapai wilayah laut yang lebih luas,” kata Wagub.

Menurut Wagub, hal lain yang juga menjadi kendala adalah kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan, akibat belum tersedianya cold storage yang memadai dan sarana transpotasi langsung ke negara tujuan ekspor. Dan, hal yang tak kalah penting adalah keterbatasan SDM berkualitas dalam mengelola hasil perikanan Aceh.

“Hambatan ini sebenarnya sudah mulai disiasati Pemerintah Aceh, diantaranya dengan membangun beberapa fasilitas Tempat Pendarataan Ikan (TPI), seperti TPI Pelabuhan Kuala Idi di Aceh Timur dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh,” ungkap Wagub.

Pun demikian, Pemerintah Aceh juga berharap agar ada sebuah TPI yang lebih besar di kawasan pantai barat Aceh.

Selain itu, sambung Wagub, program peningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perikanan juga kita tingkatkan, sebagai respon atas kebutuhan tenaga terampil di sektor ini. Namun upaya itu belum dapat menjadi solusi cepat untuk menjawab semua masalah yang ada

“Untuk itu, bertepatan dengan penyelenggaraan Simposium dan Expo Perikanan di Aceh Barat ini, kami berharap Ibu Menteri dapat menyiapkan berbagai program dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas perikanan Aceh.”

Dengan demikian, sambung Wagub, sumber daya perikanan yang ada di laut Aceh dapat lebih dioptimalkan bagi kesejahteraan rakyat, dengan demikian, sektor ini diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Susi: Tahun 2018, KKP akan Bangun TPI di Aceh Barat

Menanggapi permintaan Wagub Aceh terkait pembangunan TPI di Aceh Barat, dalam materi Kuliah Umumnya Menteri Susi berjanji untuk membangun sebuah TPI di Aceh Barat pada 2018 mendatang.

“Tapi janji, harus ada ikannya, jangan sampai nantinya setelah saya bangun TPI yang bagus tetapi kapalnya tidak ada mendaratkan ikan di TPI karena sudah dijual ke tengkulak. Kalau begini, nanti akan saya tenggelamkan semua kapalnya,” ujar Susi penuh canda.

“Insya Allah, saya akan kembali lagi ke Aceh Barat di tahun 2018 untuk meresmikan TPI di Aceh Barat,” kata Susi disambut tepuk tangan dari ribuan peserta yang menghadiri Kuliah Umum tersebut.

Susi juga menegaskan tentang pentingnya memerangi Illegal Fishing. “Bukan hanya tentang menjaga potensi perikanan, ini tentang kedaulatan negara kita. Oleh karena itu, pihak manapun di negara ini yang berusaha dengan segala cara untuk membawa nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia adalah pengkhianat negara,” tegas Susi.

“Integritas kita tidak boleh di beli asing. Malu dengan perjuangan gigih para pahlawan kita, jika setelah merdeka kita justru menjadi orang yang bisa disetir asing.”

Menteri Susi juga mengungkapkan, bahwa di masa awal, bahkan hingga saat ini banyak pihak yang kontra dengan kebijakannya menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Bahkan, banyak yang menganggap kebijakan gila. Dalam forum ini perlu saya tegaskan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal bukan kebijakan gila dari seorang menteri gila, tapi ini merupakan amanat konstitusi kita.”

“Ingat, tidak ada angkatan laut negara manapun di dunia yang mampu mengusir lebih dari 10 ribu kapal dalam 2 bulan, kecuali Indonesia,” sambung Susi tegas.

Susi menambahkan, saat ini dirinya aktif mengkampanyekan tentang efektifnya penenggelaman kapal bagi peningkatan potensi ekonomi suatu negara. Susi menambahkan, saat pertama enjabat sebagai Menteri KKP, stok perikanan Indonesia hanya 6,5 juta ton.

“Namun saat ini, pasca Indonesia gencar menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut stok perikanan Indonesia berada pada angka 12, 5 juta ton. Dan, impor perikanan Indonesia juga turun hingga 70 persen.”

Tak hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan, selama kepemimpinannya di KKP, Susi juga telah menutup 15 perusahaan perikanan. “Selama ini perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjadi kamuflase bagi para pencuri ikan.”

“Pekerjaan Rumah kita masih banyak. Indonesia punya semua sumberdaya untuk bersing secara global. Namun, integritas, kemauan dan keteguhan yang kita tidak punya. Dengan selemah-lemah kemampuan, saya sudah berbuat semampu saya dalam rangka mengembalikan kedaulatan kiita di bidang kelautan. Saya sudah sekuat tenaga melawan mafia2 perikanan. Oleh karena itu saya butuh dukunngan semua pihak untuk terus menjaga kedaulatan kita di bidang kelautan,” pungkas Susi Pudjiastuti.

Aceh Barat – Di Aceh, laut tidak dipunggungi. Bagi masyarakat Bumi Serambi Mekah, Laut adalah etalase yang menjuntai sepanjang 2.666 kilometer lebih mulai dari bagian timur hingga barat-selatan Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Simposium Nasional dan Expo Perikanan dan Kelautan yang digagas oleh Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Teuku Umar, Senin (16/10/2017).

“Dalam kesempatan ini, kami ingin menjelaskan kepada Ibu Susi Pudjiastuti, bahwa di Aceh laut tidak dipunggungi. Aceh merupakan beranda depan rumah kami. Hal ini ditandai dengan keberadaan Lembaga Panglima Laot yang selalu menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan kelautan dan perikanan di Aceh,” ungkap Nova.

Wagub juga memaparkan, bahwa Aceh adalah salah satu kawasan yang memilki sumber daya kelautan sangat besar dan layak menjadi poros maritim Indonesia di wilayah barat. Tidak mengherankan jika nelayan merupakan salah satu mata pencarian utama rakyat Aceh.

Untuk diketahui bersama, ada puluhan ribu keluarga masyarakat Aceh yang hidupnya menggantungkan diri dengan usaha perikanan, dengan armada kapal mencapai 17.000 unit.

“Sebagian besar dari armada itu adalah kapal nelayan di bawah 30 Gross Ton (GT). Dengan peralatan sederhana itu, makanya hasil tangkapan ikan laut Aceh hanya berkisar 165.000 ton per tahun. Produksi itu masih di bawah potensi sumber daya perikanan yang ada di perairan laut Aceh,” sambung Wagub.

Sebagaimana diketahui, Aceh memiliki luas kawasan laut mencapai 295 ribu km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Dengan kawasan laut seluas itu, potensi perikanan Aceh diperkirakan mencapai 1,6 juta ton per tahun.

“Tapi, yang baru bisa dinikmati berkisar 10 persennya saja. Yang banyak meraup untung dalam sumber daya perikanan kita itu justru kapal-kapal asing berukuran besar yang selama ini kerap melakukan praktik illegal fishing di kawasan laut Aceh,” ujar Nova.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi ini, Pemerintah Aceh mendorong agar operasi pemburuan kapal ilegal fishing di perairan laut Aceh terus ditingkatkan. Kita juga sangat setuju dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia,” sambung Wagub.

Wagub menambahkan, selain menegakkan kedaulatan RI di wilayah perairan laut Aceh, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kenyataan bahwa Aceh masih memiliki kekurangan dalam pengembangan sektor perikanan.

“Beberapa kelemahan itu, antara lain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para nelayan kita dalam menguasai teknologi perikanan, keterbatasan dalam modal usaha, sehingga armada penangkapan tidak mampu mencapai wilayah laut yang lebih luas,” kata Wagub.

Menurut Wagub, hal lain yang juga menjadi kendala adalah kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan, akibat belum tersedianya cold storage yang memadai dan sarana transpotasi langsung ke negara tujuan ekspor. Dan, hal yang tak kalah penting adalah keterbatasan SDM berkualitas dalam mengelola hasil perikanan Aceh.

“Hambatan ini sebenarnya sudah mulai disiasati Pemerintah Aceh, diantaranya dengan membangun beberapa fasilitas Tempat Pendarataan Ikan (TPI), seperti TPI Pelabuhan Kuala Idi di Aceh Timur dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh,” ungkap Wagub.

Pun demikian, Pemerintah Aceh juga berharap agar ada sebuah TPI yang lebih besar di kawasan pantai barat Aceh.

Selain itu, sambung Wagub, program peningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perikanan juga kita tingkatkan, sebagai respon atas kebutuhan tenaga terampil di sektor ini. Namun upaya itu belum dapat menjadi solusi cepat untuk menjawab semua masalah yang ada

“Untuk itu, bertepatan dengan penyelenggaraan Simposium dan Expo Perikanan di Aceh Barat ini, kami berharap Ibu Menteri dapat menyiapkan berbagai program dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas perikanan Aceh.”

Dengan demikian, sambung Wagub, sumber daya perikanan yang ada di laut Aceh dapat lebih dioptimalkan bagi kesejahteraan rakyat, dengan demikian, sektor ini diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Susi: Tahun 2018, KKP akan Bangun TPI di Aceh Barat

Menanggapi permintaan Wagub Aceh terkait pembangunan TPI di Aceh Barat, dalam materi Kuliah Umumnya Menteri Susi berjanji untuk membangun sebuah TPI di Aceh Barat pada 2018 mendatang.

“Tapi janji, harus ada ikannya, jangan sampai nantinya setelah saya bangun TPI yang bagus tetapi kapalnya tidak ada mendaratkan ikan di TPI karena sudah dijual ke tengkulak. Kalau begini, nanti akan saya tenggelamkan semua kapalnya,” ujar Susi penuh canda.

“Insya Allah, saya akan kembali lagi ke Aceh Barat di tahun 2018 untuk meresmikan TPI di Aceh Barat,” kata Susi disambut tepuk tangan dari ribuan peserta yang menghadiri Kuliah Umum tersebut.

Susi juga menegaskan tentang pentingnya memerangi Illegal Fishing. “Bukan hanya tentang menjaga potensi perikanan, ini tentang kedaulatan negara kita. Oleh karena itu, pihak manapun di negara ini yang berusaha dengan segala cara untuk membawa nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia adalah pengkhianat negara,” tegas Susi.

“Integritas kita tidak boleh di beli asing. Malu dengan perjuangan gigih para pahlawan kita, jika setelah merdeka kita justru menjadi orang yang bisa disetir asing.”

Menteri Susi juga mengungkapkan, bahwa di masa awal, bahkan hingga saat ini banyak pihak yang kontra dengan kebijakannya menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Bahkan, banyak yang menganggap kebijakan gila. Dalam forum ini perlu saya tegaskan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal bukan kebijakan gila dari seorang menteri gila, tapi ini merupakan amanat konstitusi kita.”

“Ingat, tidak ada angkatan laut negara manapun di dunia yang mampu mengusir lebih dari 10 ribu kapal dalam 2 bulan, kecuali Indonesia,” sambung Susi tegas.

Susi menambahkan, saat ini dirinya aktif mengkampanyekan tentang efektifnya penenggelaman kapal bagi peningkatan potensi ekonomi suatu negara. Susi menambahkan, saat pertama enjabat sebagai Menteri KKP, stok perikanan Indonesia hanya 6,5 juta ton.

“Namun saat ini, pasca Indonesia gencar menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut stok perikanan Indonesia berada pada angka 12, 5 juta ton. Dan, impor perikanan Indonesia juga turun hingga 70 persen.”

Tak hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan, selama kepemimpinannya di KKP, Susi juga telah menutup 15 perusahaan perikanan. “Selama ini perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjadi kamuflase bagi para pencuri ikan.”

“Pekerjaan Rumah kita masih banyak. Indonesia punya semua sumberdaya untuk bersing secara global. Namun, integritas, kemauan dan keteguhan yang kita tidak punya. Dengan selemah-lemah kemampuan, saya sudah berbuat semampu saya dalam rangka mengembalikan kedaulatan kiita di bidang kelautan. Saya sudah sekuat tenaga melawan mafia2 perikanan. Oleh karena itu saya butuh dukunngan semua pihak untuk terus menjaga kedaulatan kita di bidang kelautan,” pungkas Susi Pudjiastuti.

Sumber: humas.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 23 Nov 2017 12:19:25