Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh: Pelantikan Pejabat Eselon II Tidak Menyalahi Aturan

Pemerintahan Senin, 13 Maret 2017 - Oleh opt2

Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyampaikan bahwa pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan pada hari Jumat (10/3) tidak menyalahi aturan dan mengacu pada Undang Undang  No 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Zaini Abdullah dalam temu ramah dan dialog dengan awak media di warung kopi Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh, Minggu (12/3).

Dalam pertemuan tersebut, Zaini Abdullah menjelaskan, selama mengambil masa cuti kampanye beberapa waktu lalu telah terjadi penyimpangan dalam pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Aceh.

“Ini harus kita luruskan, karena kalau tidak kita luruskan siapa yang akan meluruskan,” kata Zaini Abdullah.

Zaini Abdullah mengatakan, perombakan kabinet  yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi pada saat pengukuhan pejabat Sotk beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui kepada Biro Hukum Setda Aceh, Edrian menjelaskan beberapa alasan sehingga Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah mengambil kebijakan untuk merombak kabinetnya meskipun masa jabatannya hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Perombakan pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh kata Adrian disebabkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Aceh saat mengukuhkan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh beberapa waktu lalu.

Salah satunya kata adrian terkait pengukuhan Kepada Badan Pertanahan Aceh yang melanggar Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2016 dimana didalamnya disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Pertanahan Aceh itu di angkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atas usul Gubernur Aceh.

“Tapi pada kenyataan Plt Gubernur Aceh mengunakan keputusannya  dalam pengangkatan Badan Pertanahan Aceh,” kata Adrian.

Kemudian lanjut Adrian, pada saat melakukan pengukuhan, Plt Gubernur Aceh tidak melakukan koordinasi dengan Zaini Abdullah yang saat itu sedang dalam masa cuti kampanye.

“Atas dasar ini lah sehingga Gubernur Aceh mengambil sikap, melakukan pelantikan kembali sesuai dengan ketentuan dan  aturan hukum yang berlaku,” ujar Adrian.

Adrian mengatakan, keputusan yang diambil Gubernur Aceh memilki landasan hukum berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Aceh pasal 119 ayat (1) yang  menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II untuk pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

“Kalau kita mengacu pada pasal 119 ini,  Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian dan pelantikan di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Adrian.

Oleh karena itu kata Adrian,  kebijakan yang diambil Guberrnur Aceh tidak menyimpang dari aturan yang ada,  karena Undang Undang 45 pasal 18B  juga menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Terkait Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilukada yang melarang pergantian pejabat kecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri, Adrian menyampaikan bahwa Gubernur Aceh sudah mengirim surat kepada Menteri.

“Gubernur secara resmi sudah mengirim surat ke Mendagri untuk meminta persetujuan  pergantian para pejabat dilingkungan Pemerintah Aceh,” ujar Adrian.

Sumber : humas.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 24 Jul 2017 18:13:00