Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Aceh

Gubernur Minta Pihak BKKBN Sosialisasikan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sosial & Kemasyarakatan Kamis, 02 Maret 2017 - Oleh opt2

Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk beberapa kabupaten/kota di Aceh memiliki presentase Keluarga Berencana yang rendah. Hal itu menjadikan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Belum lagi dengan persoalan keluarga miskin dan prasejahtera serta wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Sebagai gambaran, di tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jiwa.

“Data itu menunjukkan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius. Jika tidak dikendalikan dengan baik, persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, kesediaan lapangan kerja, kebutuhan pangan, dan sebagainya,” kata gubernur dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten III Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah S.Sos. M.Si, dalam Sosialisasi Dan Konsultasi Dana lokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Regional Sumatera, di Hermes Hotel, Rabu (01/03/2017).

Gubernur Zaini meyakini, beberapa wilayah di Sumatera juga mengalami masalah yang sama dengan Aceh. Oleh sebab itu, gubernur mengajak semua pihak yang terlibat dalam sosialisasi itu untuk membuat perencanaan terpadu untuk menangani masalah kependudukan tersebut.

Peran BKKBN, kata gubernur, sangat dibutuhkan untuk mendorong agar perencanaan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang diharapkan berjalan secara nasional. Program prioritas nasional tersebut adalah penerapan Nawacita butir ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan Program Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana pelayanan Komunikasi, Informasi dan edukasi.

Dalam kegiatan pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan dalam penguatan program kependudukan dan keluarga berencana sehingga seluruh sarana dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung program prioritas, yaitu menurunkan total fertility rate ( tingkat kesuburan) wanita dari 2,6 menjadi 2,37 per perempuan usia reproduktif yang ditandai dengan peningkatan persentasi pemakaian kontrasepsi sebesar 60,5 persen.

“Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi dan konsultasi Dana Alokasi Khusus ini dapat menghasilkan rumusan yang terbaik sebagai rujukan bagi kita untuk melaksanakan program bersama di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,” ujar Gubernur Zaini.

Sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Khusus merupakan anggaran yang bersumber dari APBN untuk digunakan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional.

Ketersediaan DAK lebih bersifat pada penguatan program-program yang didanai oleh APBD. Tahun ini DAK juga dialokasikan untuk penguatan program kependudukan dan keluarga berencana di berbagai wilayah. Karena itu, sosialisasi tersebut dianggap penting untuk diikuti sebagai acuan agar dapat memahami ketentuan tentang pemanfaatan DAK, sehingga keberadaannya mampu mendorong suksesnya pembangunan keluarga dan program KB di tingkat daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, M. Yani, M.Kes, menyebutkan pertemuan yang diikuti oleh 310 peserta dari Sumatera dan Jawa tersebut menjadi ajang berbagi informasi dan pengalaman dalam prngrlolaan DAK di masing-masing kota di Sumatera dan Jawa.

“Kegiatan ini diikuti oleh kepala SKPD (Kepala BKKBN) dari Kabupaten dan Kota seluruh Aceh dan pengelola DAK di provinsi di Sumatera dan Jawa,” ujar M. Yani.

Dalam pertemuan itu, akan dibahas pula beragam kebijakan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus 2017 serta evaluasi DAK 2016. 

Sumber : humas.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 22 Sep 2017 12:04:47