Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Aceh

Plt Gubernur: Aparatur harus Netral dalam Pelaksanaan Pemilukada

Pemerintahan Senin, 31 Oktober 2016 - Oleh opt2

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Mayjen (Purn) TNI Soedarmo, menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Aceh, agar menjaga netralitas dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh periode 2017-2022.

Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang saat ini juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Inonesia, saat berkunjung ke Kantor Radio Republi Indonesia dan Kantor Televisi Republi Indonesia, Minggu (30/10/2016) siang.


“Pilkada yang netral, aman tertib dan damai tidak akan terwujud, jika ada Aparatur Sipil Negara yang memihak kepada salah satu calon kepala daerah. Oleh karen itu, saya tegaskan kepada aparat di jajaran Pemerintah Aceh, dari esselon 1 hingga geuchik agar bersikap netral. Besok saya akan menerbitkan Instruksi Plt Gubernur terkait dengan netralitas aparatur dalam menghadapi Pilkada 2017,” kata Soedarmo.

“Sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sanksi tegas akan diberikan kepada aparatur pemerintahan yang terbukti memberikan dukung kepada salah satu calon,” sambung Soedarmo tegas.

Soedarmo juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan setiap kali ada provokasi dan intimidasi dari para calon kepala daerah. “Saya minta seluruh masyarakat, jika ada intimidasi, sekali lagi saya tegaskan, jika ada intimidasi dan provokasi, tolong laporkan kepada pihak keamanan agar bisa segera ditindaklanjuti.”

Sementara itu, kepada para calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pemilukada, Soedarmo berpesan agar berkampanye dengan santun dan tidak menjadikan rakyat sebagai objek. “Jangan masyarakat dijadikan sebagai objek, apalagi objek penderita. Jangan habis manis sepah dibuang, karena sejatinya, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”

Gubernur mengungkapkan, jelang Pilkada, setidaknya ada dua agenda penting yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu, segera mensahkan Qanun Pilkada bersama Legislatif dan menggelar pertemuan dengan penyelenggara Pilkada, baik dengan KIP maupun Panwaslih, untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaa Pilkada Aceh, terutama masalah anggaran.

Terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017, Plt Gubernur mengungkapkan, bahwa sudah diraancang sebelumnya, namun masih ada beberapa bagian yang harus disinkronisasikan dengan pihak Dewan perwakilan Rakyat Aceh.

“Sebelum cuti, Petahana telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  2017 dan telah pula diserahkan ke DPRA. Inilah yang akan segera kita sinkronisasikan dengan DPRA untuk kemudian kita sahkan menjadi Qanun APBA 2017. Namun,  sesuai dengan aturan Mendagri agar KUA PPAS disesuaikan dengan Susunan Orgnisasi Tata Kerja yang baru, maka SOTK juga harus kita selesaikan terlebih dahulu,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga menegaskan, bahwa selama menjabat dirinya akan meneruskan program-program petahana, namun lebih mempertimbangkan skala prioritas.

“Program yang selama ini ada dan dijalankan oleh Pemerintah Aceh sudah bagus. Namun saya akan menentukan skala prioritas, mana yang mendesak, maka itu yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Saya tidak akan merumuskan program baru, tapi saya akan segera merealisasikan program yang mendesak,” tambah Gubernur.

Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo juga menegaskan, bahwa dirinya sudah melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi Aceh jelang Pilkada.

“Kalimantan dan Sumatera termasuk Aceh, merupakan bagian pekerjaan saya di Kementerian Dalam Negeri, jadi pemetaan situasi dan kondisi Aceh jelang pilkada sudah saya miliki. Pihak TNI/Polri juga sudah memetakan kondisi dan situasi Aceh jelang pilkada, dari pemetaan ini akan kita tindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan.”

Di RRI, Plt Gubernur diterima langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Drs Syafaruddin, AH, MM, Kabag TU, A Hardi Ahmad, S Sos, MM, Kabid Programa Siaran, Drs Rohana, Kabid Pemberitaan, Yanto SH, MH, Kabid SDT, Sunarli, ST, Kabid Layanan Pengembangan Usaha, Syamsul Qamar, S Sos.

Sementara itu, dalam acara Haba Geutanyo di TVRI Aceh, Plt Gubernur menyatakan bahwa dirinya mendapat lima tugas dari Mendagri sebagai Plt Gubernur Aceh, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang berlaku, memelihara kamtibmas, emfasilitasi penyelenggaraan pemilukada.

Selanjutnya, melakukan pengisian dan penggantian pejabat sesuai aturan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan dari Mendagri, dan melakukan penandatanganan qanun APBA dan Qanun lainnya.

Dalam acara tersebut Gubernur berpesan, sebagai sarana informasi publik, media harus mengambil peran dalam mengkampanyekan Pilkada yang aman, tertib dan damai. “Aceh tidak akan memiliki pemimpin yang baik jika prosesnya berasal dari pilkada yang tidak baik. Pilkada damai harus terus kita kampanyekan dalam setiap kesempatan,” pesan Soedarmo.

“Untuk itu, bersama aparatur terkait, kita akan terus melakukan deteksi dini, termasuk potensi kerawanan di Aceh. Kita akan mengantisipasi segala bentuk provokasi dan intimidasi. Kepada masyarakat yang telah memiliki hak pilih, saya harap tidak salah pilih. Jangan memilih karena sang calon telah memberikan sesuatu. Lebih baik sebelum memilih kita melakukan Shalat Istiqarah,” pesan Soedarmo.

Kepada para calon kepala daerah, saya berpean agar berkompetisi dengan sportif sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan. Jangan ada intimidasi dan profokasi kepada masyarakat atau kepada calon lainnya. Mari kita selenggarakan pemilukada yang bersih aman dan damai.

Di TVRI, Gubernur dan rombongan diterima langsung oleh Kepala TVRI Stasiun Aceh, Wisnugroho, MM serta sejumlah staf TVRI lainnya.

Sumber : humas.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 24 Oct 2017 12:24:03